Haidar Alwi: Etanol, Ilmu, dan Keberanian Prabowo Mengubah Arah Energi Indonesia
Sabdopalon.news
R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 7 Oktober 2025 yang memberi lampu hijau terhadap penggunaan bahan bakar beretanol 10 persen (E10) adalah langkah strategis paling berani yang pernah diambil Indonesia dalam dua dekade terakhir. Menurutnya, di balik keputusan itu tersembunyi arah baru bangsa, dari ekonomi konsumtif menuju ekonomi produktif, dari ketergantungan pada impor minyak menuju kemandirian energi yang lahir dari bumi sendiri.
“Prabowo memahami bahwa energi bukan hanya urusan bensin, tapi urusan martabat, setiap liter etanol yang lahir dari bumi sendiri adalah bentuk kemandirian, bukan sekadar penghematan.” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menegaskan bahwa kebijakan E10 tidak boleh dibaca sebatas angka campuran bahan bakar, karena sesungguhnya kebijakan itu adalah jembatan antara politik energi dan ilmu pengetahuan. Haidar Alwi memandang keputusan Prabowo ini bukan respons sesaat, melainkan hasil kalkulasi panjang terhadap kebutuhan nasional, tekanan geopolitik global, dan kesiapan teknologi dalam negeri.
Indonesia selama ini mengimpor bahan bakar minyak hingga 30-45 juta kiloliter per tahun, dengan beban devisa puluhan triliun rupiah. Melalui kebijakan E10, sekitar 3 juta kiloliter impor bisa digantikan oleh bioetanol produksi dalam negeri, menghasilkan efisiensi setara Rp40 triliun per tahun. Haidar Alwi menyebut angka itu bukan hanya efisiensi fiskal, tetapi simbol perubahan arah bangsa, dari pembeli energi menjadi produsen ilmu energi.
Sebagai insinyur dan ekonom sumber daya, Haidar Alwi menjelaskan bahwa etanol memiliki nilai energi 24 megajoule per liter, sedangkan bensin sekitar 34 megajoule per liter. Artinya, campuran E10 sedikit menurunkan energi sekitar tiga persen dibanding bensin murni. Namun menurutnya, penurunan itu bukanlah kekurangan, melainkan tantangan ilmiah bagi bangsa untuk menyempurnakan formulanya sendiri.
“Etanol itu bukan sekadar bahan bakar, tapi instrumen sains yang menantang bangsa ini agar berani menciptakan teknologi khas iklim tropisnya sendiri.” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menjelaskan, tantangan utama penggunaan etanol di Indonesia bukan terletak pada politik, melainkan pada karakter kimianya yang higroskopis, mudah menyerap air dari udara lembap. Kondisi tropis seperti di Indonesia membuat bahan bakar mudah menarik uap air, dan jika tidak diimbangi aditif yang tepat, bisa menimbulkan korosi pada tangki atau pipa. Karena itu, Haidar Alwi mendorong pemerintah agar mempercepat riset aditif pelindung tropis, sebuah formula kimia yang lahir dari riset dalam negeri.
“Masalah bahan bakar di Indonesia tidak akan selesai kalau kita terus menyalin rumus negara empat musim, kita butuh rekayasa tropis, ilmu yang lahir dari cuaca, tanah, dan kelembapan Nusantara sendiri.” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menilai langkah Prabowo memberi ruang besar bagi ilmuwan, akademisi, dan industri untuk membangun fondasi teknologi energi nasional yang berdikari. Namun dalam pandangan Haidar Alwi, keberanian politik juga harus diikuti dengan kesiapan industri. Haidar Alwi mencontohkan kasus penolakan sebagian SPBU swasta pada akhir September 2025 terhadap base fuel baru yang telah dicampur etanol. Menurutnya, hal itu tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan presiden, tetapi sebagai masalah teknis yang membutuhkan jawaban ilmiah, bukan retorika.
“Aditif yang selama ini digunakan SPBU swasta dirancang untuk bensin murni, bukan untuk campuran etanol, jadi bukan karena mereka menolak kebijakan pemerintah, tetapi karena formula kimia mereka belum disesuaikan.” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa fenomena itu adalah cermin penting bahwa transisi energi memerlukan koordinasi lintas sektor, dari produsen aditif, distributor, hingga lembaga riset. Menurutnya, negara harus hadir bukan dengan sanksi, melainkan dengan ilmu dan pembinaan.
“Kalau aditif tidak kompatibel, itu bukan politik, itu kimia, maka negara harus turun dengan ilmu, bukan sekadar dengan surat edaran.” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menyampaikan bahwa sebagian besar kendaraan keluaran tahun 2010 ke atas sebenarnya sudah tahan terhadap bahan bakar beretanol hingga kadar 20 persen. Namun, bagi kendaraan lama, diperlukan waktu adaptasi serta edukasi publik agar masyarakat memahami manfaat E10 tanpa rasa khawatir. Menurutnya, transisi ini akan berjalan mulus jika dilakukan bertahap dan melibatkan semua pihak, termasuk universitas dan industri otomotif nasional.
“Pemerintah sudah benar memulai dari 10 persen, transisi energi bukan revolusi semalam, tetapi perjalanan panjang yang butuh keilmuan, keberanian, dan konsistensi.” jelas Haidar Alwi.
Bagi Haidar Alwi, keberanian Prabowo membuka jalan E10 juga akan memperluas basis ekonomi rakyat. Bioetanol yang dihasilkan dari tebu, singkong, dan jagung akan menghidupkan kembali sektor pertanian dan pabrik fermentasi, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan nilai tambah di daerah.
“Setiap liter etanol yang diproduksi petani berarti uang rakyat kembali ke rakyat, inilah kebijakan energi yang berkeadilan sosial.” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menilai bahwa dampak makro ekonomi dari E10 akan sangat signifikan. Dengan asumsi efek berganda (multiplier effect) mencapai 2,6 kali lipat, perputaran ekonomi dapat menembus Rp100 triliun lebih per tahun. Rantai pasoknya meliputi pertanian, industri kimia, logistik energi, dan riset teknologi. Dalam pandangannya, ini adalah model pembangunan yang tidak hanya menguntungkan negara, tapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat.
Haidar Alwi pun mendorong BRIN, ITB, dan Pindad Energi untuk mempercepat riset bioetanol generasi kedua dari biomassa non-pangan. Haidar Alwi menekankan bahwa masa depan energi Indonesia tidak boleh bergantung pada lisensi luar negeri, tetapi harus bersumber dari kecerdasan anak bangsa sendiri.
“Kita punya tanah, iklim, dan kecerdasan, yang dibutuhkan hanya satu: keberanian berpikir mandiri seperti yang ditunjukkan Prabowo.” tegas Haidar Alwi.
Bagi Haidar Alwi, keputusan Prabowo Subianto pada 7 Oktober 2025 bukan hanya tentang etanol, melainkan tentang cara baru memahami kemerdekaan energi. Haidar Alwi menilai kebijakan itu sebagai titik temu antara keberanian politik dan kecerdasan ilmiah bangsa.
“Negara ini pandai menghitung uang rakyat, tetapi belum berani menghitung nilai kekayaannya sendiri, kini Prabowo mulai membalik rumus itu.”
“Bangsa ini akan berdaulat bukan karena cadangan minyaknya, tetapi karena kecerdasan yang menggantikan ketergantungan, ilmu adalah tambang paling berharga, dan Prabowo sudah mulai menggali dari dasar bumi Indonesia.” pungkas Haidar Alwi.
(SGH)
Editor,(Luwadi)