Ketua BPN Aliansi Indonesia Jawa Tengah Turun Gunung! Ikut Awasi “Dapur Anggaran” 2026 yang Dibuka Polres Demak
DEMAK, Sabdopalon.news —
Langkah berani Polres Demak membuka secara transparan proses penyusunan dan sosialisasi dapur anggaran 2026 langsung mendapat respon kuat dari berbagai elemen pengawasan publik. Salah satu yang paling tegas adalah Ketua BPN Aliansi Indonesia Jawa Tengah, yang menyatakan siap turun langsung mengawasi setiap detil alokasi anggaran.(20/11/25)
Keterlibatan Ketua BPN Aliansi Indonesia Jawa Tengah ini menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran Polres Demak pada tahun 2026 tidak akan main-main.
“Kami Akan Kawal Sampai ke Akar-Akarnya!”
Ketua BPN Aliansi Indonesia Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi terlibat aktif untuk memastikan bahwa anggaran publik benar-benar tersalurkan dengan benar.
“Polres Demak sudah membuka dapur anggarannya. Ini kesempatan emas bagi kami untuk mengawasi secara langsung. Tidak boleh ada ruang gelap, tidak boleh ada permainan. Kami kawal sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Ia menyebut langkah Polres Demak sebagai terobosan yang jarang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, karena membuka proses anggaran biasanya menjadi hal yang sensitif dan tidak transparan.
Pengawasan Ketat: Satu Rupiah Pun Tidak Boleh Salah Arah
Dengan dibukanya ruang pemantauan publik, Ketua BPN Aliansi Indonesia menyatakan bahwa anggaran 2026 harus dipastikan:
tepat sasaran,
bebas dari penyimpangan,
tidak masuk kantong-kantong gelap,
dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Keberadaan Aliansi Indonesia sebagai lembaga kontrol sosial disebut akan memperkuat integritas pelaksanaan program kerja Polres Demak.
Polres Demak Buka Pintu Lebar-Lebar
Polres Demak sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka membuka proses pendampingan dan pemantauan anggaran 2026 kepada unsur masyarakat, lembaga kontrol sosial, dan stakeholder terkait. Keputusan ini dinilai langkah progresif yang patut diapresiasi.
Dengan kehadiran Ketua BPN Aliansi Indonesia Jawa Tengah, pengawasan terhadap anggaran dipastikan akan lebih tajam dan tegas.
Transparansi 2026 Jadi Panggung Pengawasan Publik
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan anggaran 2026 tidak boleh lagi menjadi ruang abu-abu. Semua mata kini tertuju pada Polres Demak — termasuk mata lembaga pengawas independen.
Publik kini menunggu apakah langkah berani membuka dapur anggaran ini benar-benar melahirkan tata kelola yang bersih atau justru mengungkap berbagai potensi kejanggalan yang selama ini tersembunyi.(Agil)
Editor : Luwadi